‹ Back

 

P3E Bali Nusra Dukung Gianyar Optimalisasi TPS 3R di 21 Desa Melalui Peningkatan Kapasitas Petugas KPP
Denpasar, 9 September 2022

 

Gianyar, 5-6 September 2022 -- Gianyar telah menunjukan keseriusannya dalam penanganan sampah berbasis sumber. Tahun 2021 telah mendapatkan hadiah terbanyak dari PUPR berupa 34 bangunana TPS 3R dan ini terbanyak di Propinsi Bali. Untuk mendukung keseriusan ini Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusra (P3E) membentuk tim gabungan kerja terdiri dari P3E Bali Nusra, DKLH Propinsi Bali, DLH Gianyar dan 2 (dua) Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu PPLH Bali dan MPH. Tim kerja menyiapkan sebuah Pelatihan Peningkatan Kapasitas Teknis Pengelolaan Sampah.

 

Pelatihan diselenggarakan dua hari mulai tanggal 5 - 6 September 2022. Peserta yang hadir total 110 orang terdiri dari Kepala Desa, Bendasa Adat dan tenaga KPP dari 21 Desa di Gianyar penerima TPS 3R. Keluaran dari pelatihan ini adalah TPS 3R di setiap desa bekerja secara profesional dan mandiri untuk optimalisasi pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

 

Ibu Ni Nyoman Santi Kepala P3E Bali Nusra saat membuka acara beliau mengatakan “Masih belum berjalan optimal operasional TPS 3R yang ada di beberapa desa. Sistem kumpul angkut buang dan rendahnya pemilahan sampah dari sumber menjadi kendala dan tingginya biaya pengelolaan sampah. Berdasarkan data TPA Gianyar menerima 284 ton sampah setiap hari. Masih banyak sampah yang dibuang ke TPA merupakan sampah tercampur. Sesuai dengan Jakstranas target 30% pengurangan dan 70% penanganan harus terwujud sampai tahun 2025. Oleh karena P3E Bali Nusra akan memfasilitasi target Gianyar untuk mendorong, memetakan masalah, dan memecahkan masalah”.

 

Menurut Bapak Made Dwi Arbani Kepala Bidang Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan PPKLH dari DKLH Propinsi Bali apa yang sudah disampaikan ibu Santi adalah benar. Karena DLHK Propinsi sudah melakukan monitoring terhadap TPS 3R yang di Gianyar tahun 2022. Secara umum hasil monitoring masih banyak yang TPS 3R belum optimal dioperasionalkan. Alasannya belum ada penyerahan dan belum ada pelatihan mendalam terhadap Tim KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemberdaya) di tingkat desa, kebijakan berupa perdes dan pararem masih banyak yang belum membuat, jika sudah membuat belum disosialisasikan.

 

Bapak Putu Anom Agustina Kadis PMD Dukcapil Bali, sebagai salah satu narasumber menyampaikan bahwa “Ketika TPS 3R terbangun wajib beroperasi, namun saat ini ada yang belum beroperasi karena tidak adanya anggaran. Selain itu juga karena belum diserahterimakan dari pihak PUPR. Tetapi jika sudah serahkan nanti hendaknya kepala desa menyiapkan anggaran desa. Karena Pembiayaan pengelolaan sampah berbasis sumber memiliki dasar hukum yaitu: Permendagri no 44 tahun 2016, Permendagri no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Permendesa, PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022”.

 

Peraturan Gubernur Bali Tahun 47 tahun 2019 tentang Pengelolaan Berbasis Sumber mengamanahkan bahwa Desa Dinas dan Desa Adat harus saling sinergi dalam pengelolaan sampah di desa. Mendengar hasil pemetaan masalah di 21 desa dimana 50% desa belum menyusun pararem maka hal ini dipertegas oleh ibu Agung Sri dari Dinas Pemajuan Desa Adat Propinsi Bali “Desa Adat harus menyusun awig-awig/pararem dalam menumbuhkan Budaya Hidup Bersih di wewidangan desa adat seperti tertuang pada pasal 29.

 

Apalah artinya ada bangunan TPS 3R megah tetapi SDMnya tidak mampu mengoperasikan. Agung Tatik - Program Manager Waste Management dari PPLH Bali memperkenalkan Program Zero Waste Cities (ZWC) dalam pendampingan TPS 3R di desa Lebih. Gung Tik (nama panggilan) menyampaikan bahwa “ZWC adalah konsep menghemat sumber daya alam dan sumber daya manusia. Maka mulai dari Kelembagaan jangan asal mencantumkan nama orang tetapi tidak memiliki kemampuan dan jiwa mengurus sampah. Profiling APP (kepedulian dan persepsi masyarakat), WACS (karakter sampah) dan WABA (brand audit sampah) hal yang tidak kalah pentingnya untuk dilakukan diawal kegiatan karena profiling ini sangat menentukan arah kebijakan pengelolaan sampah di desa”.

Keberhasilan Merah Putih Hijau mendampingi di desa Taro juga dibagikan pengalamanya oleh Oktaria Asmarani, Perbekel Taro dan Ibu Jero Sri. Intinya dalam pengelolaan sampah di desa keterlibatan tokoh masyarakat menjadi kunci mempengaruhi masyarakat tingkat bawah. Pentingnya SOP di TPS 3R, sosialisasi, edukasi door to door, pengangkutan terjadwal, pewadahan dan pengelolaan di TPS 3R serta pendanaan baik dari desa dan sumbangan lain tidak mengikat serta iuran atau retribusi dari masyarakat sangat penting diperhatikan agar TPS 3R dapat berjalan lama dan tidak bangkrut.

 

Kerja-kerja di sampah tidak cukup tanpa dilengkapi laporan agar bisa mengukur kemajuan dan kemunduran serta merancang tidak lanjut. Membuat laporan adalah pekerjaan yang membosankan tetapi penting dan harus dilakukan dengan baik dan disiplin. Sesi terakhir dari pelatihan ibu Mila Yulansari dari DLH Gianyar dengan sabar membimbing para KPP mengenal format online jenis-jenis laporan. Namun masih dikeluhkan oleh peserta KPP karena tidak di TPS 3R tidak ada fasilitas computer atau laptop. Mohon dipertimbangkan oleh DLH keterbatasan sarana ini, cletuk Ade Purnamasari dari KPP Puhu.

 

Pelatihan dua hari tidak hanya di kelas tetapi peserta dibagi dua kelompok diajak langsung melihat aktivitas petugas TPS 3R Taro. Satu kelompok belajar pemilahan dan pengomposan langsung di lokasi TPS 3R dan satu kelompok diajak melihat pola pengangkutan dan edukasi langsung ke masyarakat. Tentu setiap desa punya budaya, masalah dan karakter masyarakat yang berbeda. Tetapi belajar dari desa Taro yang sudah diberikan penghargaan tingkat Propinsi Bali ini paling tidak peserta mendapatkan pembelajaran. Dan ingat ATM (amati, tiru dan modivikasi) itu kunci belajar yang baik.

 

Kegiatan pelatihan sangat bermanfaat bagi peserta terutama bagi KPP di desa yg mendapatkan program TPS3R dalam rangka persiapan utk menjalankan program pelaksanaan TPS3R karena dalam pelatihan tadi ada beberapa contoh desa yang sudah berhasil dengan baik yaitu desa Taro. Di samping itu juga para nara sumber dari pada pelatihan sudah berpengalaman dalam mendampingi desa. Selain itu, kami ingin TPS 3R agar bisa segera diserahkan ke Desa agar dapat beroperasi dan memanfaatkan anggaran yang telah ada dalam perencanaan, demikian kesan dari Pak Nyoman Rupadana Kepala Desa Celuk.

 

Kesan menarik juga dari Pengurus KPP dari desa Buahan Ibu Merianti menurutnya “ Pelatihannya bagus, mudah mudahan nanti ada pelatihan seperti ini karena menghadapi karakter masyarakat yang  beraneka ragam membutuhkan perjuangan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat. Pada saat ini tantangan terberat kami adalah edukasi. Saat kami edukasi mereka bilang mengerti tapi setelah kami melakukan pengambilan sampah ada sebagian masyarakat masih mencampur sampahnya."

Penulis : Catur Yudha Haryani